Jadwal Operasional Bank BNI Akhir Desember 2023 Selama Masa Natal dan Tahun Baru 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV Simak jadwal operasional Bank Negara Indonesia (BNI) selama Natal 2023 dan tahun baru 2024 berikut ini.

Bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menerapkan penyesuaian jadwal pada akhir Desember 2023 terkait Nataru.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo memastikan bahwa BNI akan memberlakukan operasional secara terbatas pada libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Jadwal Operasional Bank BNI Akhir Desember 2023

Pada hari raya Natal (25/12/2023) dan Tahun Baru (1/1/2024), operasional kantor cabang BNI di seluruh wilayah Indonesia akan ditutup.

Baca Juga: Jadwal Operasional Bank Mandiri dan BRI di Masa Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Adapun Layanan transaksi penebusan DO BBM Pertamina periode 25 Desember 2023 dan 1 Januari 2024 masih dilayani di 21 outlet yang buka pada pukul 10.00-12.00 WIB.

Sementara layanan transaksi internal BNI dan transaksi penebusan DO Pertamina di 195 Kantor Cabang (seluruh KC) pada 26 Desember 2023 buka pada pukul 09.00-12.00 WIB.

“Khusus BNI Mobile Banking, kami pastikan akan tetap siaga dalam memfasilitasi nasabah dalam bertransaksi saat hari raya Natal 2023 dan tahun baru 2024,” kata Okki, Rabu (20/12/2023).

Okki menyadari bahwa kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru masih cukup tinggi. Terlebih, Natal dan Tahun Baru merupakan periode festive akhir tahun yang mendorong masyarakat melakukan transaksi belanja lebih tinggi.

“Tentunya Natal dan Tahun Baru merupakan periode paling ditunggu oleh banyak masyarakat. Kami berkomitmen untuk mencukupi berbagai kebutuhan termasuk dana tunai masyarakat,” pungkas dia.

Jadwal Operasional Bank BUMN Lainnya

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.tv, kantor bank BRI saat Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024 tanggal 1 Januari 2024 tidak beroperasional.

Baca Juga: Resmi, Ini Jadwal Operasional Bank BCA Selama Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Adapun kantor BRI tetap beroperasional pada tanggal 27 – 29 Desember 2023 dan melayani layanan Weekend Banking pada tanggal 23, 24, 30 dan 31 Desember 2023 mulai Jam 08.00 hingga16.00 WIB

BRI juga membuka Layanan Operasional Terbatas pada tanggal 26 Desember 2023 mulai jam 08.00 sampai 16.00 wib.

Sementara, kantor cabang Bank Mandiri pada libur nasional dan cuti bersama Natal tanggal 25 – 26 Desember 2023 tidak beroperasional.

Adapun untuk 27 – 29 Desember 2023 kantor cabang Bank Mandiri akan beroperasional kembali. Sedangkan kantor cabang Bank Mandiri akan libur pada tahun baru yaitu 1 Januari 2024 dan beroperasional normal pada tanggal 2 Januari 2024.

Daftar 4 Bansos Cair 2024, Ada PKH Rp3 Juta, hingga Bantuan Cadangan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pertanyaan mengenai kapan Penyaluran Keluarga Harapan (PKH) tahun 2024 akan cair dan informasi seputar bantuan sosial lainnya sedang hangat diperbincangkan.

Penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menyadari bahwa menerima bantuan sosial pada tahun 2024 tidak otomatis terjamin.

Pemerintah menegaskan bahwa KPM harus memperbarui data mereka di Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial agar tetap memenuhi syarat penerima bantuan sosial.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkannya.

Berikut adalah daftar bantuan sosial yang akan tetap tersedia pada tahun 2024, sebagaimana dilansir dari kemensos.go.id:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud

Bantuan subsidi pendidikan untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pada akhir tahun 2023, pemerintah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PIP dengan nominal antara Rp450.000 hingga Rp1.000.000.

2. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada bulan Desember 2023, bantuan PKH tahap 4 telah disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dengan alokasi untuk bulan Oktober hingga Desember.

Bansos ini disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dan memiliki beberapa kategori penerima dengan nominal yang berbeda-beda, seperti Rp3.000.000 per tahun untuk ibu hamil dan anak balita, Rp2.400.000 per tahun untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta bantuan untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA.

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tarif Efektif PPh Pasal 21 Berlaku Mulai 1 Januari 2024, Berikut Mekanisme Pemotongannya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan aturan mengenai tarif efektif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan terhadap orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Penetapan tarif efektif PPh Pasal 21 tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Aturan ini berlaku untuk wajib pajak termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya mulai Januari 2024.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024,” bunyi Pasal 5 beleid tersebut.

Baca Juga: Jokowi Tawarkan Bebas PPh dan PPN untuk UKM yang Investasi di IKN

Berdasarkan PP yang diterbitkan pada 27 Desember 2023 itu, tarif efektif pemotongan pajak terdiri atas tarif efektif bulanan dan harian. 

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

Kategori tarif efektif bulanan kemudian dibagi menjadi tiga kategori yaitu A, B, dan C.

– Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: 

  1. tidak kawin tanpa tanggungan:
  2. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang, atau
  3. kawin tanpa tanggungan.

– Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak: 

  • tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang,
  • tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang,
  • kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang, atau
  • kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang. 

– Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang. 

Berdasarkan lampiran penjelasan PP tersebut, tarif efektif untuk kategori A berkisar mulai dari 0% untuk penghasilan bulanan sampai dengan Rp5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan di atas Rp1,4 miliar. 

Tarif efektif untuk kategori B untuk penghasilan bulanan sampai dengan Rp6,2 juta sebesar 0%. Sementara untuk tarif 34% berlaku untuk penghasilan lebih dari Rp1,405 miliar. 

Larang Pinjol Tagih Utang ke Kontak Darurat, OJK: Hanya untuk Konfirmasi Keberadaan Peminjam

JAKARTA, KOMPAS.TV- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang perusahaan pinjaman online (pinjol) menagih pinjaman nasabah ke kontak darurat yang dicantumkan mulai 1 Januari 2024.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

“Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari Penerima Dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan Pendanaan kepada pemilik data kontak darurat,” demikian tertulis dalam SE tersebut, dikutip Selasa (2/1/2024).

Setelah nasabah memberikan daftar kontak darurat, penyelenggara atau perusahaan pinjol harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat.

Simak Besaran Bunga Pinjol Saat Ini, Turun Mulai 1 Januari 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mulai 1 Januari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurunkan bunga pinjaman online (pinjol). Penurunan ini dilakukan secara bertahap sampai tahun 2026. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Sebelumnya pada 2023, bunga pinjaman konsumtif yang berlaku adalah 0,4%.  Angka tersebut turun menjadi 0,3% pada Januari 2024 hingga 2025, lalu akan turun lagi menjadi 0,067% pada 2026. 

Adapun suku bunga pinjaman untuk pendanaan produktif lebih rendah untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif di Tanah Air karena selama ini salah satu yang dialami Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah mahalnya pendanaan.

Penurunan bunga pinjol dilakukan bertahap untuk menjaga keberlangsungan industri pinjol. Penataan bunga tersebut juga dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Baca Juga: Pajak Rokok Elektrik 10 Persen Mulai Berlaku, Harga Vape akan Ikutan Naik

Antara lain sebagai tindak lanjut dari Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 yang memandatkan pengaturan manfaat ekonomi dari pendanaan industri fintech peet-to-peer lending.

Selain itu, penataan bunga juga mempertimbangkan kondisi pasar yang belum matang serta untuk melindungi konsumen. Apabila suku bunga tidak ditata dengan baik, maka konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan.

Mengutip dari salinan Surat Edaran OJK, Selasa (2/1/2024), berikut ketentuan batasan bunga pinjol: 

Baca Juga: Agen BRILink Kini Bisa Ajukan Paylater Hingga Rp50 Juta di Aplikasi BRILink Mobile

Sri Mulyani Ungkap Defisit APBN 2023 Senilai Rp347,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 senilai Rp347,6 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nilai tersebut jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan atau realisasi pada tahun 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi defisit APBN 2023 yang ditutup sebesar Rp347,6 triliun itu setara dengan 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka defisit APBN itu juga lebih rendah dari revisi target pemerintah sebesar Rp479,9 triliun atau setara 2,27 persen terhadap PDB.

APBN 2023 kita desain dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen (terhadap) GDP,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023 dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/1/2024).

“Kemudian tengah tahun kita revisi lebih rendah lagi Rp 479,9 triliun atau 2,27 persen GDP. Ternyata realisasi defisit ktia jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun. Bayangkan hampir dari setengah desain original,” ujarnya.

Meskipun terdapat defisit, keseimbangan primer APBN tetap terjaga dengan surplus sebesar Rp92,2 triliun, lebih rendah dari target pemerintah sebesar Rp38,5 triliun. 

Sebagai catatan, keseimbangan primer adalah selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara, tanpa termasuk pembayaran bunga utang.

Baca Juga: Ganjar Ditanya Sri Mulyani Pedagang soal Program KTP Sakti saat Kunjungan ke Surakarta

“Ini adalah surplus kesimbangan primer pertama kali sejak 2012,” ucapnya.

Defisit APBN terjadi karena pendapatan negara di bawah realisasi belanja negara. Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.774,3 triliun, setara dengan 105,2 persen dari target terbaru pemerintah.

Dibandingkan tahun 2022, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 5,3 persen dari Rp2.635,8 triliun. 

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun, setara dengan 100,2 persen dari target pemerintah, dengan pertumbuhan belanja sebesar 0,8 persen dari Rp3.096,3 triliun.

“Belanja negara jika dibandingkan pada saat Covid masih lebih tinggi lagi. Dan ini diikuti pendapatan negara yang bisa menjaga pace,” jelas Sri Mulyani.

Dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja tersebut, pemerintah melakukan pembiayaan sebesar Rp359,65 triliun, lebih rendah dari target terakhir pemerintah sebesar Rp479,9 triliun. 

Perbedaan antara pembiayaan yang lebih tinggi dan defisit menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Hingga akhir tahun 2023, realisasi SILPA mencapai Rp11,9 triliun. 

Baca Juga: Sri Mulyani dan Nicke Widyawati Masuk Daftar The World’s 100 Most Powerful Women Versi Forbes

Denda Keterlambatan Pinjol jadi 0,1%/Hari untuk Pinjaman Produktif dan 0,3% untuk Pinjaman Konsumtif

JAKARTAKOMPAS.TV– Otoritas Jasa Keuangan menurunkan besaran denda keterlambatan pembayaran pinjaman online (pinjol) mulai 1 Januari 2024. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Mengutip dari salinan resmi SE tersebut, Selasa (2/1/2024), berikut ketentuan terbaru denda pinjol:

a.untuk Pendanaan produktif, yaitu:

1) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debet Pendanaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024; dan

2) sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai baki debet Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026;

Baca Juga: Larang Pinjol Tagih Utang ke Kontak Darurat, OJK: Hanya untuk Konfirmasi Keberadaan Peminjam

b. Pendanaan konsumtif yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai baki debet Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu)tahun sejak 1 Januari 2024;

2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai baki debet Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025; dan

3) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debet Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Dalam surat tersebut juga diatur soal tata cara penagihan nasabah pinjaman online. OJK melarang penagihan dilakukan dengan cara ancaman, mengintimidasi, dan merendahkan Suku, Agama, Rasa, Antar golongan (SARA). 

Selain itu, waktu penagihan dilakukan pada jam tertentu atau tidak 24 jam. Tapi dibatasi mulai pukul 08.00 sampai 20.00. 

Baca Juga: Pajak Rokok Elektrik 10 Persen Mulai Berlaku, Harga Vape akan Ikutan Naik

Disebutkan juga jika penyelenggara harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan.

“Penyelenggara harus memberikan informasi terkait jatuh tempo Pendanaan kepada Penerima Dana untuk melakukan pembayaran secara berkala sebelum Pendanaan jatuh tempo dan dapat ditagihkan,” tulis OJK.

“Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu Pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana,” lanjut OJK

Kemudian, penagihan dapat dilakukan dengan cara:

a. desk collection yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya; dan/atau

OJK Tutup 6.680 Entitas Pinjol dan 1.218 Investasi Ilegal sejak 2017

ojk-tutup-6-680-entitas-pinjol-dan-1-218-investasi-ilegal-sejak-2017

JAKARTA, KOMPAS.TV – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sejak 2017 hingga November 2023, pihaknya sudah menutup 8.149 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online (pinjol) ilegal dan pinjaman pribadi (pinpri), dan 251 entitas gadai ilegal.

Khusus bulan November 2023, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) menemukan 22 entitas yang melakukan penawaran investasi/kegiatan keuangan ilegal yang terdiri dari:

Baca Juga: Denda Keterlambatan Pinjol jadi 0,1%/Hari untuk Pinjaman Produktif dan 0,3% untuk Pinjaman Konsumtif

  • 12 entitas melakukan penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit;
  • 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin;
  • 2 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin; dan
  • 1 entitas melakukan kegiatan pencatatan keuangan tanpa izin.

“Berkaitan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran aplikasi dan informasi serta akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Satgas, seperti dilansir laman resmi OJK, Sabtu (30/12/2023).

Selain itu, Satgas PASTI pada periode November 2023 melakukan pemblokiran terhadap 337 pinjol ilegal di sejumlah website dan aplikasi serta menemukan 288 konten terkait pinpri yang berpotensi melanggar ketentuan kerahasiaan data pribadi.

Baca Juga: Simak Besaran Bunga Pinjol Saat Ini, Turun Mulai 1 Januari 2024

Satgas PASTI juga menemukan 38 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan masyarakat terkait dengan aktivitas pinjol ilegal.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas telah mengajukan pemblokiran rekening dimaksud kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian memerintahkan kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran. Upaya ini akan terus dilakukan untuk semakin menekan ekosistem pinjaman online ilegal di Indonesia,” terang Satgas.

Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal maupun pinpri karena berpotensi merugikan termasuk adanya risiko penyalahgunaan data pribadi.

Baca Juga: Larang Pinjol Tagih Utang ke Kontak Darurat, OJK: Hanya untuk Konfirmasi Keberadaan Peminjam

“Pemberantasan terhadap investasi d​an entitas ilegal memerlukan peran serta dari masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk selalu memastikan aspek legalitas suatu produk dan memperhatikan tingkat kewajaran hasil yang dijanjikan,” kata Satgas.

Masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected] atau email: [email protected].