SUMBER GAMBAR,GETTY IMAGESKeterangan gambar,
Calon wakil presiden paslon nomor urut 03, Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam).
Mahfud maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo – yang disokong PDIP – dalam Pilpres 2024 yang akan digelar 14 Februari mendatang.
Dalam siaran langsung yang dilakukan di Pura Ulun Danu di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Mahfud dikelilingi wartawan dan masyarakat sekitar yang mengajak berswafoto dengan ponsel. Ia sempat memperbaiki pecinya sebelum memberikan pengumuman.
“Saya menginformasikan dari Lampung bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon (pasangan calon) itu supaya mundur, termasuk pak Mahfud,” katanya dalam siaran langsung melalui kanal YouTube, pada Rabu (31/01).
“Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan diterima oleh presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis.
“Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula bisa bertemu,” papar Mahfud MD.
Mahfud MD menjelaskan mengapa dirinya tidak langsung menyatakan mundur dan menunggu apa yang disebut “momentum”.
“Momentum itu suatu momen situasi yang tepat. Itu harus disusun melalui dengan pembicaraan dengan Pak Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar-Pranowo Mahfud.
Mahfud kemudian melanjutkan bahwa selama 4,5 tahun terakhir dia telah dipercaya oleh Jokowi secara sungguh-sungguh untuk mengemban tugas sebagai Menkopolhukam, seraya menambahkan bahwa dirinya telah bekerja “dengan hati-hati” selama menjabat.
“Oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling dihormati. Maka saya tidak akan tinggal glanggang colong playu,“ jelasnya.
Tinggal glanggang colong playu merupakan peribahasa Jawa yang artinya perilaku mudah meninggalkan tanggung jawab.
Mahfud MD juga menekankan pentingnya etika.
“Etika adalah ekspresi dari moral, etika adalah ekspresi dari kejujuran, etika adalah penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada presiden.
“Saya akan pamit dengan penuh kehormatan kepada beliau. Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai,“ tutupnya.
“Itu hak dan saya sangat menghargai,” kata Jokowi di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/01).
Kendati begitu, Jokowi mengatakan sampai saat ini belum menerima surat pengunduran tersebut.
Kabar pengunduran diri Mahfud sudah santer terdengar sepekan terakhir ketika ia mengungkapkan rencana mundur dari jabatan Menkopolhukam. Langkah mundur dari Kabinet Indonesia Maju itu sudah jadi kesepakatannya dengan calon presiden Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan bahwa keputusan Mahfud untuk mundur merupakan “pesan moral” untuk menteri lainnya.
“Ketika kemudian banyak orang bertanya: ‘Oh ini ada menteri membagi bansos’ dan kemudian pesan-pesan politiknya tersirat di sana,” kata Ganjar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/01) seperti dikutip dari detik.com.
“Lalu bagaimana kita mengurangi potensi-potensi penggunaan fasilitas negara potensi, maka kalau kami ketika berdiskusi dengan Pak Mahfud. Saya apresiasi beliau cukup punya integritas sangat tinggi dan beliau punya keinginan itu,” ujarnya kemudian.
Presiden dan menteri ‘boleh kampanye dan memihak’ di Pilpres 2024
Pernyataan Joko Widodo bahwa presiden “boleh kampanye dan memihak” berpotensi menyebabkan penyelenggaran pemilu menjadi “tidak netral” serta “diwarnai kecurangan dan keberpihakan yang tidak adil”, kata Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Sikap itu, kata dia, berpotensi dijadikan pembenaran bagi Jokowi sendiri dan menteri-menteri lainnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan mereka.
Padahal persoalan netralitas kabinet Jokowi, konflik kepentingan, hingga dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tengah disorot belakangan ini.
“Sebelum Jokowi menyatakan itu saja, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah ikut membagikan bantuan sosial, apa urusannya dia bagikan bansos? Lalu dia menyatakan ‘bansos dari Jokowi’ dan ‘kalau mau bansos lanjut pilih Prabowo’. Itu kan kesalahan,” kata Fadli kepada BBC News Indonesia, Rabu (24/01).
“Kalau sudah ada pernyataan seperti ini, jangan-jangan nanti semua menteri secara terbuka melakukan aktivitas kampanye, memanfaatkan program, memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan sumber dana untuk kepentingan pasangan calon presiden tertentu,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Perludem mendesak agar Jokowi mencabut pernyataan tersebut.